Unpad Siap Kelola Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah Milik Pemkab Garut

[Unpad.ac.id, 7/4/2017] Universitas Padjadjaran menerima pengelolaan akademik Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah (PT Kesda) milik Pemerintah Kabupaten Garut. Penyerahan ini terkait implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebut bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi milik Pemerintah Pusat.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad usai penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bupati Garut Rudi Gunawan di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (7/4).*

Penerimaan pengelolaan PT Kesda bernama Akademi Keperawatan Pemkab Garut ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman  antara Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Bupati Garut Rudi Gunawan, di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (7/4).

Acara dihadiri Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Unpad Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K, M.Kes., Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Unpad Kusman Ibrahim, M.NS., PhD, Koordinator ASUP Jabar wilayah Garut Dr. Ir. Sudarjat, M.P., Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Garut, serta perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI.

Rudi mengatakan, sesuai dengan UU tersebut, pengelolaan PT Kesda harus diserahkan kepada Kemenristekdikti selaku institusi pembina Perguruan Tinggi Negeri atau Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, Pemkab Garut sepakat menyerahkan seluruh aset Akper Pemkab Garut kepada Kemenristekdikti untuk selanjutnya dikelola Unpad.

“Tentunya kita penyelenggara negara wajib melaksanakan Undang-undang. Dan karena UU-lah, kami harus melepaskan Akper Pemda,” kata Rudi.

Gayung bersambut, melalui upaya lobi intensif yang dilakukan pihaknya, Unpad kemudian mau mengelola akademik program DIII Akper. Pengelolaan ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Kemenristekdikti maupun Unpad, salah satunya ialah peralihan jenjang program studi DIII menjadi Sarjana Keperawatan dan Ners.

“Seluruh aset bangunan, tanah, mahasiswa dan alumni, hingga dosen dan tenaga kependidikan PNS semuanya kita serahkan ke Kemenristekdikti,” lanjut Rudi.

Adapun kebijakan yang tercantum dalam UU No, 23 Tahun 2014 menyebutkan, ada 4 opsi terkait penyelenggaraan PT Kesda, yaitu penyatuan dengan PT milik Kemenkes, penyatuan dengan PT milik Kemenristekdikti, menjadi perguruan tinggi swasta, atau passing out (diberhentikan).
Saat ini terdapat 71 PT Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 25 PT bergabung ke Kemenristekdikti, 22 PT bergabung ke Kemenkes, 4 PT berubah status menjadi swasta/diklat, serta 20 PT masih dalam tahap aspirasi Pemda.

Terkait penggabungan dengan PTN, Kemenristekdikti juga telah menetapkan bahwa lokasi PT Kesda berada di satu Kota/Kabupaten yang sama dengan PTN/berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lokasi PTN, ada kesepakatan antara PT Kesda dengan PTN, serta proses penggabungan dilakukan dengan catatan: disetujui Rektor, Pemda bersedia menyerahkan aset, PNS diserahkan, lalu anggaran gaji dan biaya operasional dibebankan kepada PTN.

Rudi pun berharap penyerahan pengelolaan akademik Akper kepada Unpad diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Garut. “Ini merupakan anugerah yang luar biasa selain meningkatnya jumlah mahasiswa asal Garut di Unpad,” kata Rudi.

Ditransformasikan menjadi Program Sarjana

Sementara itu, Rektor mengatakan, secara teknis Unpad akan mengelola secara akademik, termasuk diantaranya pengelolaan administrasinya. Seluruh aspek aset diserahkan ke Kemenristekdikti. Nantinya, status gedung, tanah, dan sarana prasarana akan dikelola Unpad dengan status Barang Milik Negara. Status pengelolaan akademik akan dilakukan seperti pengelolaan Program Studi di Luar Kampus (PSDKU) Pangandaran.

Terkait transformasi jenjang program studi, Rektor menjelaskan, perubahan ini didasarkan pada sudah tidak dibukanya program DIII di Unpad. Dengan demikian, mahasiswa Akper Pemkab Garut saat ini juga akan diarahkan menjadi Sarjana. Untuk mahasiswa tingkat I dan II seluruhnya ditransformasikan menjadi mahasiswa Sarjana.

Adapun untuk mahasiswa tingkat III (tingkat akhir Diploma), Unpad akan menawarkan untuk lanjut ke jenjang Sarjana hingga Ners atau menyelesaikan studi sebatas Diploma. “Mulai tahun akademik mendatang, mereka (mahasiswa) sudah berhak mendapatkan kartu tanda mahasiswa Unpad,” kata Rektor.

Untuk biaya perkuliahan akan disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan perkuliahan di Unpad. Hingga saat ini, Unpad masih menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besaran tarifnya disesuaikan dengan pendapatan dan jumlah tanggungan orang tua. Rektor pun memastikan bahwa mahasiswa Unpad, khususnya mahasiswa eks-Akper Pemkab Garut tidak ada yang putus kuliah karena terkendala biaya.

Mulai tahun akademik 2017/2018 Unpad ditargetkan sudah mulai membuka pendaftaran program Sarjana Keperawatan di Garut. Rektor mengatakan, pendaftaran program dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), sama halnya dengan pendaftaran program PSDKU Unpad Pangandaran dengan Diploma IV. Basis penilaian didasarkan pada hasil tes SBMPTN.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Unpad Siap Kelola Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah Milik Pemkab Garut appeared first on Universitas Padjadjaran.