Tarif UKT Unpad Tahun Akademik 2017/2018 Dipastikan Tidak Mengalami Kenaikan

[Unpad.ac.id, 23/05/2017] Perubahan status Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) ada kalanya menimbulkan kekhawatiran akan mengakibatkan semakin besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa. Persepsi tersebut dapat ditepis dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah diberlakukan sejak tahun 2013 lalu. Kebijakan ini menentukan bahwa jumlah dana pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa setiap semester adalah sama selama studi. Untuk tahun akademik 2017/2018 sendiri, besaran UKT Unpad dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.

Direktur Keuangan dan Logistik Unpad, Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si. (Foto oleh : Tedi Yusup)*

Direktur Keuangan dan Logistik Unpad, Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., menjelaskan dalam paparannya kepada Humas Unpad, Senin (22/05), bahwa penetapan besaran UKT tahun akademik 2017/2018 tersebut masih sama dengan tahun lalu sesuai arahan pimpinan. Di Unpad sendiri penetapan UKT tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) RI No. 39 Tahun 2016 yang sebelumnya berdasarkan Permenristek Dikti No 22 Tahun 2015 bahwa yang dijadikan dasar perhitungan dalam penetapan biaya yaitu Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

“BKT inilah yang akan menentukan besaran untuk ditetapkannya UKT. Besaran UKT ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa  ada empat faktor yang dihitung untuk menghitung BKT. Pertama, Biaya Tetap, yaitu biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada setiap program studi. Kedua, Biaya Tidak Langsung (BTL), yaitu   biaya   operasional pengelolaan institusi (institution overhead) yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan   program   studi. BTL ini dihitung 50% dari Biaya Langsung (BL) berdasarkan pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor   93 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Ketiga, Indeks Kemahalan Wilayah dan terakhir adalah Indeks Kualitas PTN.

“Hasil dari perhitungan BKT tadi maka akan ditetapkan UKT berdasarkan usulan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 39 Tahun 2016 bahwa dalam pasal 3 disebutkan bahwa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya,” lanjutnya.

Berkaitan dengan perubahan status Unpad menjadi PTNBH, Edi mengatakan bahwa sampai saat ini, perubahan status tersebut tidak berpengaruh pada penetapan UKT. Penentuan besaran UKT tetap mengacu pada Peraturan Kementerian.

Ia juga menerangkan bahwa sesuai dengan Permenristek Dikti tersebut, Unpad menerapkan UKT masing-masing program studi (prodi) dalam lima kelompok. Namun penetapan kelompok UKT dengan nilai UKT tertinggi dari setiap prodi masih dibawah BKT.

“Contohnya BKT di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) adalah sebesar Rp23 juta per semester, tetapi kelompok UKT-nya terdiri Kelompok I Rp500.000,00, Kelompok II Rp1 juta, Kelompok III Rp2,5 juta, Kelompok IV Rp9 juta, Kelompok V Rp13 juta per semester,” tuturnya.

Mekanisme penetapan UKT untuk masing-masing mahasiswa sendiri ada tiga tahap. Pertama, menyusun UKT berdasarkan perhitungan BKT yang diusulkan ke Kementerian untuk ditetapkan dalam peraturan. Kedua, calon mahasiswa mengisi formulir yang memuat informasi mengenai jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan dan informasi lainnya. Ketiga, dari hasil isian tersebut, maka akan ditentukan mahasiswa tersebut masuk ke dalam golongan kelompok UKT yang mana.

Ada kalanya dengan penetapan UKT tersebut, masih ada mahasiswa dan orang tua yang merasa keberatan dengan nilai UKT yang harus mereka bayar. Terkait hal tersebut, Edi mengatakan bahwa mahasiswa dapat mengajukan permohonan kebijakan perubahan UKT. Bagi mahasiswa yang mengajukan, akan diberikan dalam bentuk beasiswa untuk biaya yang tidak mampu mereka bayar.

“Jadi sebetulnya mahasiswa dapat  membayar sesuai kesanggupan, sisanya dibayar beasiswa. Nama beasiswanya disebut beasiswa keberlanjutan studi,” ujarnya.

Caranya, mahasiswa dapat mengajukan surat melalui Ketua Program Studi disertai dengan data dukung seperti surat keterangan pendapatan kedua orang tua, jumlah tanggungan dan lain-lain. Selanjutnya pihak universitas akan melakukan evaluasi terhadap surat tersebut. Pada sementer ganjil tahun akademik 2016/2017 lalu, Unpad sendiri telah mengeluarkan Beasiswa bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebesar Rp1.636.100.000,00 dan Beasiswa Berkelanjutan Studi sebesar Rp 252.500.000,00. Kebijakan beasiswa ini diharapkan dapat menjadi solusi agar tidak ada mahasiswa yang drop out (DO) akibat tidak sanggup membayar UKT.

Laporan Keuangan Unpad

Pada kesempatan tersebut, Edi juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Unpad tahun 2016 baru selesai diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk Laporan Keuangan  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil tersebut saat ini sedang diproses untuk dipublikasikan baik di media internal seperti website Unpad dan di media massa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Unpad.

Secara umum Edi menjelaskan bahwa Saldo kas dan setara kas Unpad pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini diantaranya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, pada tahun 2016, terdapat peningkatan piutang mahasiswa sebesar Rp25 milyar dikarenakan mahasiswa mengajukan penangguhan pembayaran. Kedua, pada tahun 2016 terdapat pengurangan hutang usaha sebesar Rp7,6 milyar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, penerimaan (kas) dari layanan pendidikan pada tahun 2016 ini sebesar Rp384.845.923.762,00 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 401.105.549.300,00 atau menurun sebesar Rp16,2 milyar. *

 

Laporan oleh: Marlia/wep

 

The post Tarif UKT Unpad Tahun Akademik 2017/2018 Dipastikan Tidak Mengalami Kenaikan appeared first on Universitas Padjadjaran.