Provinsi Berciri Kepulauan Perlu Diatur oleh Undang-undang Khusus

[unpad.ac.id, 13/09/2017] Pengelolaan kawasan provinsi kepulauan seharusnya diatur dengan Undang-undang khusus. Namun, saat ini kewenangan provinsi kepulauan hanya dijelaskan melalui tiga pasal dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini berarti, kewenangan Provinsi Kepulauan masih belum banyak diperhatikan.

Suasana Workshop “Masa Depan Provinsi Kepulauan” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-60 Unpad di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (13/09). (Foto; Tedi Yusup)*

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. Raja Ariza, MM, mengatakan, kawasan provinsi kepulauan memiliki banyak keterbatasan pengelolaan. Keterbatasan dan berbagai hambatan ini menyebabkan tingkat kemajuan suatu provinsi kepulauan jauh tertinggal dibandingkan provinsi di daratan.

“Kita mengakui Indonesia adalah negara maritim, tapi kenapa kita tidak mengakui bahwa provinsi kepulauan ini harus diatur dengan aturan yang lebih khusus, bukan diatur oleh pasal saja,” ujar Raja saat menjadi pembicara dalam Workshop Masa Depan Provinsi Kepulauan di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (12/09).

Kegiatan ini digelar Pusat Unggulan Maluku Corner Unpad bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku. Selain Raja, turut hadir pembicara Pelaksana Tugas Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrayati, Asisten Ahli DPD RI Suwiditomo, dan Dosen FISIP Unpad Dra. Mudiyati Rachmatunnisa, PhD.

Sebagai provinsi yang daerahnya dipisahkan oleh laut, adanya Undang-undang khusus diharapkan dapat meningkatkan daya saing. Jika melihat capaian laju pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi, pertumbuhan di wilayah provinsi kepulauan tidak mengami peningkatan signifikan. Penurunan angka kemiskinan cenderung melambat, terutama di wilayah pulau yang jauh dari ibu kota provinsi.

Di sisi lain, provinsi kepulauan merupakan garda terdepan teritorial Indonesia. Raja yang juga ketua Badan Kerja Sama Provinsi berciri Kepulauan, dari 8 provinsi yang terkategori provinsi kepulauan, beberapa diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dengan demikian, provinsi kepulauan rentan terhadap ketahanan negara. Lemahnya infrastrukur penunjang pengawasan ditakutkan akan berdampak pada stabilitas negara.

Raja menjelaskan berbagai keterbatasan pengelolaan di Provinsi Kepri. Lemahnya infrastruktur dan armada untuk menjangkau antar kabupaten, minimnya jumlah pelabuhan strategis, hingga keterbatasan anggaran menjadi persoalan provinsi hasil akan pemekaran dari Provinsi Riau tersebut.

Dari aspek keterbatasan anggaran, Raja memaparkan, APBD Kepri tidak mampu untuk membangun infrastruktur pelabuhan hingga penyediaan armada untuk transportasi masyarakat. Padahal, secara sosial masyarakat provinsi kepulauan tersebar di banyak pulau dan membutuhkan akses transportasi yang merata untuk pengangkutan maupun distribusi bahan pokok.

Ia pun menambahkan, jika tidak ada UU khusus, pembangunan di wilayah kepulauan tidak akan berjalan cepat. Melalui Badan Kerja Sama Provinsi berciri Kepulauan, pihaknya bersama dengan 8 provinsi kepulauan lain mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan UU khusus itu. Raja juga mendorong Pemerintah menyisihkan sebagian dari dana APBN untuk percepatan pembangunan.

“Hal penting, untuk pembangunan wilayah kepulauan tidak bisa berorientasi keuntungan.Terus terang, infrastruktur yang dibangun pasti rugi. Maka itu, armada yang dilakukan untuk melayari pulau-pulau, kami harapkan agar tetap disubsidi (Pemerintah),” kata Raja.

Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, adanya UU khusus provinsi kepulauan dimungkinkan dilakukan. Pasal-pasal yang tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2014 belum memiliki perbedaan dengan provinsi di daratan. Ia menilai, pengelolaan provinsi kepulauan harus memiliki perlakuan yang spesifik.

“Memang jika dari sisi teori, dimungkinkan penyelenggarakan desentralisasi yang tidak seragam. Ini karena ada aspek yang berbeda,” kata Mudiyati.



Undang-undang khusus ini bertujuan agar pengelolaan berbagai potensi di provinsi kepulauan dapat maksimal. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Workshop ini juga diisi dengan sesi presentasi pemakalah dan poster dengan tema “inovasi, teknologi, dan humaniora, serta kebijakan yang adaptif dengan wilayah kepulauan”. Tema ini terbagi ke dalam tiga bidang ilmu, diantaranya perencanaan wilayah, ilmu alam dan terapannya, serta sosial ekonomi dan budaya.

Acara ini diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan dan rekomendasi kebijakan terhadap peningkatan pengembangan wilayah provinsi kepulauan.*

Laporan oleh Arief Maulana

 

The post Provinsi Berciri Kepulauan Perlu Diatur oleh Undang-undang Khusus appeared first on Universitas Padjadjaran.